RUU kewajaran disahkan oleh Knesset pada Senin sore setelah a pengepungan di Knesset oleh kaum anarkis.

RUU itu disahkan 64-0 karena anggota oposisi memboikot pemungutan suara dengan meninggalkan Knesset.

RUU tersebut mencabut klausul kewajaran, yang memungkinkan hakim Mahkamah Agung untuk menjatuhkan undang-undang apa pun yang disahkan oleh Knesset selama itu “masuk akal” dalam pandangan mereka – yang memberi mereka kekuasaan berlebihan atas pemerintah terpilih, tak tertandingi dalam demokrasi mana pun di dunia.

Terlepas dari kenyataan itu, kaum kiri terlibat dalam kebohongan tanpa akhir, mengklaim bahwa pencabutan klausul kewajaran akan mengarah pada semua jenis skenario kiamat yang samar-samar, termasuk berakhirnya demokrasi Israel. [as if Israel wasn’t a democracy before the early 1990s, when Aharon Barak single-handedly perpetrated a judicial revolution, turning Israel’s Supreme Court into the most activist court in the world].

Menteri Kehakiman Yariv Levin berbicara dari pleno sebelum pemungutan suara, dengan mengatakan: “Bahkan tidak ada satu contoh pun di dunia tentang klausul kewajaran menyeluruh, yang sepenuhnya menggantikan kebijaksanaan pejabat terpilih dengan kebijaksanaan hakim.”

(YWN Israel Desk – Yerusalem)